Sulit Menghindar Dari Kebijakan The Fed

Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 26-27 September 2018, sebagai antisipasi pertemuan Federal Open Market Committe (FOMC) Amerika Serikat (AS) pada 25-26 September. Naganaganya, suku bunga acuan akan naik lagi. Sejumlah ekonom menilai, BI sulit mengelak dari keputusan Bank Sentral AS (The Fed) yang kemungkinan besar menaikkan bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR).

Alhasil, BI kemungkinan kembali menaikkan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI) 7DRRR. Jika itu benar, BI telah menaikkan suku bunga 150 basis points (bps) sejak awal tahun ini. Prediksi Ekonom Bank Permata Josua Pardede, BI akan menaikkan bunga acuan 25 bps ke level 5,75% bulan ini, merespon kenaikan FFR.

Apalagi probabilitas kenaikan FFR, telah melebihi 90%. Saat bersamaan, China akan melakukan aksi balasan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pengenaan tarif impor terhadap berbagai produk China. Kedua hal ini akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah juga menilai, kenaikan bunga acuan akan ditempuh BI. “BI menunda RDG menyiratkan bahwa kemungkinan besar BI akan merespon kebijakan The Fed,” katanya, Minggu (23/9). Namun, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengingatkan, kenaikan bunga memberatkan dunia usaha. Bunga pinjaman meningkat, sehingga pengusaha akan menahan diri sampai kondisi stabil.

Apalagi kenaikan sejak awal tahun sudah tinggi mencapai 125 bps. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono menilai posisi BI memang dilematis. “Saya duga BI akan memilih konservatif. Bertahan dulu di suku bunga acuan 5,5%,” kata dia kepada KONTAN. Penguatan rupiah akhirakhir ini dan stabil pada kurs tengah Rp 14.700-an, membuat 7DRRR tidak perlu dinaikkan. Namun di sisi lain, The Fed hampir pasti menaikkan suku bunga acuan ke 2,25%. Dengan gambaran itu, Chief Economist Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro memperkirakan, BI akan menahan bunga acuan. Toh, tidak ada alasan kuat bagi BI untuk menaikkan bunga acuan. “Bond yield turun dan rupiah menguat. Kalau BI rate naik lagi, bond yield yang sudah turun bakal naik lagi,” katanya. Bila BI menaikkan suku bunga acuannya, yield obligasi naik. Alhasil, ongkos untuk menerbitkan obligasi akan tambah mahal sehingga ekspansi bisnis terganggu.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Melemah
Realisasi belanja modal pemerintah hingga akhir Agustus 2018 masih saja minim. Menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi belanja modal per akhir bulan lalu hanya Rp 70,7 triliun. Angka itu turun 5,7% dibanding periode yang sama di 2017. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Askolani menjelaskan, penurunan realisasi belanja modal pemerintah dipengaruhi oleh banyaknya usulan kegiatan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jangka waktu lebih dari satu tahun atawa multi years. “Usulan kegiatan pembangunan yang sifatnya bukan hanya setahun, sedikit membuat kecepatan (penyerapan) tidak terlalu tinggi,” katanya, Jumat (21/9). Dibandingkan target belanja modal dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018, angka realisasi itu sama dengan 34,7% target. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya Rp 75 triliun atau hanya 33,4% dari target APBN 2017. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perlambatan realisasi belanja modal pada tahun ini tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, yang terpenting dari belanja modal adalah kualitasnya yang diukur dari jumlah aset yang terbentuk serta pemeliharaannya. “Titik beratkan dari perencanaan, eksekusi hingga pemeliharaan,” katanya.